Skandal Surat Tugas Aspal Perumda Tirta Bhahasasi, Ulah Orang Dalam?

Jabarpedia.id, Bekasi- Rekrutmen tenaga kerja di tubuh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Bhagasasi harus diusut tuntas dan melibatkan aparat penegak hukum. Alasannya, hingga saat ini diduga kuat terjadi pemalsuan dokumen dalam proses perekrutan tenaga kerja di perusahaan pelat merah tersebut.

“Ya, dari berbagai informasi dan data yang kami temukan, ada sejumlah tenaga kerja baru. Peristiwa ini menjadi sumbu pendek yang memicu gesekan antara Direktur Utama (Dirut) dan Direktur Usaha (Dirus),” ujar Farhan, salah satu aktivis dari Suara Keadilan (SAKA), dalam siaran persnya.

Menurut Farhan, temuan ini harus segera disikapi oleh manajemen—terutama Dirut dan Dirus. Jika dibiarkan, ini bisa menjadi “bom waktu” yang meledak sewaktu-waktu.

Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat sejumlah Surat Tugas resmi yang dikeluarkan oleh Perumda Tirta Bhagasasi pada Maret dan April 2025. Dalam surat-surat tersebut disebutkan bahwa tenaga kerja baru ditugaskan untuk “membantu operasional kegiatan” perusahaan. Namun, keabsahan tanda tangan direksi dan stempel dalam dokumen tersebut kini diragukan.

“Kemunculan dan peredaran dokumen ini menjadi pemicu konflik di antara Dirut dan Dirus. Alasannya, kedua pucuk pimpinan tersebut sama-sama mengaku tidak pernah menandatangani surat tersebut. Jika benar demikian, maka ini bukan lagi sekadar kelalaian administratif, tapi indikasi kuat adanya pemalsuan dokumen perusahaan daerah—sebuah pelanggaran serius dan masuk kategori pidana,” jelas Farhan.

Lebih lanjut ia membeberkan, dalam Surat Tugas Nomor: 01/SEKRE.DIRUS/PERUMDA-TB/BKS/IV/2025, tercantum tembusan kepada sejumlah pejabat internal, termasuk Dirut dan Kepala Bagian SDM. Format dan alur birokrasi yang tampak rapi justru menjadi sinyal adanya mekanisme manipulatif yang disusun rapi di balik formalitas dokumen.

“Kasus ini menunjukkan bahwa sistem manajemen rekrutmen tenaga kerja baru tidak sehat dan bukan kali ini saja terjadi. Bagaimana mungkin dokumen dengan tanda tangan yang diduga palsu bisa beredar? Siapa yang bermain di belakang meja? Ini bukan cuma soal legalitas surat, tapi ada indikasi permainan jabatan yang melibatkan oknum internal,” tegas Farhan.

SAKA mendesak Kepala Bagian SDM, Rahmat Sugimo, untuk bertindak cepat dan tegas.
“Kami menaruh harapan pada Kabag SDM agar tidak menjadi bagian dari pola lama. Segera laporkan kasus ini ke aparat penegak hukum. Ini menyangkut kredibilitas lembaga,” ujar Farhan.

Menurut SAKA, skandal ini tidak berdiri sendiri. Ada pola sistematis yang diduga sengaja dimainkan untuk memecah belah pucuk pimpinan, agar Dirut dan Dirus terus berseteru dalam “perang dingin”.

“Dirut dan Dirus seharusnya membuka secara jujur kepada publik agar terang benderang. Siapa sebenarnya dalang dari permainan kotor ini? Surat tugas itu adalah senjata yang digunakan dalam pertarungan senyap agar terjadi perang dingin antara Dirut dan Dirus,” tambah Farhan.

Farhan juga menyoroti mutasi dan rotasi pegawai yang dilakukan pada Juli 2025.
“Dirut dan Dirus pasti tahu siapa dalangnya. Tapi kalau hanya dimutasi tanpa pelaporan, maka persoalan tidak akan selesai. Harusnya dibawa ke ranah hukum,” ujarnya.

Namun, jika ternyata surat tersebut memang benar-benar ditandatangani secara sadar dan legal oleh direksi, maka pertanyaan yang muncul adalah: atas dasar apa penugasan dilakukan terhadap individu non-pegawai, tanpa prosedur seleksi dan mekanisme resmi?

“Kalau tanda tangannya asli, perusahaan harus bertanggung jawab. Tidak cukup hanya membantah atau membiarkan isu ini bergantung di udara. Ambil sikap. Buka semuanya ke publik. Laporkan. Jangan diam, karena diam adalah bentuk pembiaran,” lanjutnya.

Farhan menegaskan, tidak boleh ada perlakuan lunak terhadap siapa pun—baik dari dalam maupun dari luar.

“Sepertinya, direksi merasa sudah cukup dengan mutasi dan rotasi. Harusnya dilaporkan ke aparat? Apa yang ditunggu? Kalau memang benar, buktikan. Kalau salah, bongkar. Jangan biarkan BUMD dikelola dengan logika diam dan saling melindungi,” tutupnya