KIM Plus tidak bisa dilihat dari sisi perebutan kekuasaan dalam kontestasi Pilkada semata. Karena di dalam KIM Plus bisa jadi ada agenda super besar, yakni upaya mendistorsi makna kedaulatan rakyat dalam Pilkada langsung.

KIM Plus adalah pintu masuk untuk menghilangkan kepercayaan rakyat akan Pilkada. Karena toh Pilkada nyatanya bisa dibajak lewat elit parpol di level pusat, tak ubahnya seperti pemilihan lewat parlemen.

Jadi dengan hilangnya kepercayaan rakyat, maka agenda meniadakan Pilkada akan dengan mudah terjadi. Toh rakyat akan berpikir percuma ada Pilkada, jika Pilkada bisa diatur lewat mekanisme elit partai di level pusat.

Ujung akhirnya, nantinya kepala daerah cukup dengan cara ditunjuk. Toh pra kondisinya sudah dimulai dua tahun ini dengan hadirnya para Penjabat (Pj) Kepala Daerah.

Yang kenyataanya, daerah selama dipimpin Pj berjalan baik-baik saja tanpa ada perbedaaan berarti ketimbang saat sebuah daerah dipimpin kepala daerah hasil Pilkada.

Hal ini akan diperkuat dengan hasil survey Kementerian dalam negeri yang membangdingkan baik mana kepemimpinan Pj atau Kepala Daerah hasil pemilihan langsung.

Belum lagi dilihat dari dampak buruk dari Pilkada langsung seperti konflik horisontal, korupsi dan lainnya, maka semakin relevanlah jika pada akhirnya Pilkada langsung ditiadakan.

Tapi apakah partai politik akan mau? Tentu partai akan mau selama ada pertukaran yang lebih menarik sekadar keuntungan yang diterima partai dari Pilkada langsung.

Akhir kata, selamat tinggal pemilihan langsung..

Ditulis sambil minum kopi hitam tanpa gula Oleh Ivan Faizal Affandi